Surat Bupati Toraja Utara kepada Presiden RI, Ir Joko Widodo [ist]

KabarToraja.com — Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan mengirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk meminta permohonan perlindungan hukum terkait dengan sengketa lahan tanah seluas 3 hektar atau lapangan gembira (pacuan kuda) dimana didalamnya terdapat bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum. Gedung Olahraga (GOR), Sekolah SMAN 2 Rantepao, Puskesmas Rantepao, dan Kantor Dinas Kehutanan.

Selain itu Kalatiku juga bersurat ke Komisi Yudisial soal tindakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap hakim pengadilan negeri Makale. Dimana pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara yang mengeluarkan putusan dengan nomor 2/PDT.G/2017 PN.Mak, dan pengadilan Tinggi makassar yang memeriksa dan mengadili perkara yang mengeluarkan putusan dengan nomor 190/PDT/2018/PT MKS.

Lahan seluas 3 hektar tersebut digugat dan dimenangkan oleh ahli waris Haji Ali dan Hj Samate (Mohammad Irfan, Hj. Tjeke Aliah, Hj. Fauziah, dan Hj. Heriyah Ali). Dimana sebelumnya Pengadilan Negeri Makale dan pengadilan tinggi Makassar memenangkan perkara sengketa lahan tersebut kepada ahli waris Haji Ali dan Hj Samate.

Hal tersebut membuat Bupati kecewa dan menilai ada kekeliruan didalam perkara tersebut. Pasalnya tanha tersebut sebelumnya merupakan tanah masyarakat adat Toraja, namun saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda di Toraja maka obyek perkara dikuasai pemerintah. Setelah Indonesia merdeka barulah tanah tersebut sepenuhnya diserahkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk difungsikan sebagaimana utnuk kepentingan masyarakat.

“Jadi hal ini ada kekeliruan, stelah kami laporkan ke Komisi Yudisial terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku majelis hakim pada pengadilan negeri Makale. Kami juga melaporkan ini dan mengadu ke Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa ini adalah tanah masyarakat Toraja”kata Kalatiku Kepada KabarToraja.com, Senin 15/10.

Dalam surat permohonan perlindungan hukum, Kalatiku Paembonan mengirim surat tersebut ke Presiden RI Joko Widodo dengan nomor surat 180/1030/Hukum dengan empat lampiran.

Dikabarkan pula jika masyarakat Toraja Utara melakukan aksi demo besar-besaran, sebelumnya Ribuan siswa SMAN 2 Rantepao yang sekolahnya bakal digusur berdemo di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, tidak sampai disitu sejumlah masyarakat juga memenuhi kantor Pengadilan dan menuntut tanah ada tersebut kembali dikuasai pemerintah daerah bukan warga pendatang di Toraja.

“Kita terus berupaya bagaimana tanah adat ini kembali kepada masyarakat Toraja terkhusus bagaimana anak-anak sekolah di SMA2 itu bisa belajar dengan tenang dan tidak tergusur”tambah Kalatiku Paembonan.

LEAVE A REPLY