KabarToraja.com — Jelang Pemilihan Gubernur Sulsel 2018, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Tana Toraja memberikan himbauan kepada seluruh kepala lembang (Kepala Desa) yang ada di Tana Toraja untuk tidak mengkampanyekan salahsatu kandidat Cagub dan Cawagub Sulsel. Tidak hanya kepala lembang, Aparatur Sipil Negara (ASN) pun diminta untuk tidak melakukankan pelanggaran pemilu dengan mengkampanyekan salahsatu Paslon Cagub Sulsel. Hal tersebut disampaikan Panwaslu Tana Toraja saat rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Pantan, 10-12 Mei 2018.

“Sesuai undang-undang yang berlaku jika terbukti ada Kepala Lembang atau pegawai negeri (ASN) ikut mengkampanyekan salahsatu kandidat di Pilgub, kita akan tindak secara hukum yang berlaku”kata Anggota Panwaslu Tana Toraja, Sherni Pindan.

Panwaslu dalam rakor tersebut juga membuka layanan laporan masyarakat, jika ada masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran-pelanggaran terkait pemilu. Dalam hal tersebut melaporkan jika ada oknum ASN dan juga Kepala Lembang yang mendukung salahsatu kandidat peserta Pilgub 2018 di Sulsel.

Hingga saat ini Panwaslu Tana Toraja belum menerima laporan dari masyrakat terkait adanya laporan pelanggaran yang dilakukan ASN dan Kepala Lembang. “Kantor Panwaslu terbuka 24 jam untuk di tempati melapor jika ada kecurangaan yang di dapatkan di lapangan”katanya.

Sarnita juga menyatakan bahwa jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara bermain-main uang (money politic) maka kami akan kenakan undang-undang pemilu No 10 Tahun 2016 tentang pemilu dengan ancaman 36 bulan kurungan penjara, dengan denda minimal Rp200 juta. J

Sementara itu Ketua Panwaslu Tana Toraja, M Zuhut Musallim menambahkan jika masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan pelaanggaran pemilu, dimana Panawslu akan merahasiakan identitas pelapor.

“Kita sembunyikan identitas bagi pelapor, dimana jika ada kepala lembang atau ASN yang ikut mengkampanyekan salahsatu kandidat di Pilgub 2018 Sulsel”kata Zuhut.

Selain Panwaslu Tana Toraja anggota kepolisian yang juga mitra Panwaslu juga turut menghimbau terkait undang-undang pemilu. KBO Sat Reskrim IPDA Marten Manan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Potensi gangguan pada setiap tahapan Pemilu.

2. Kiat pencegahan dan peran serta masyarakat khususnya ormas, mahasiswa, tenaga pendidik dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas.

3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dan tindak Pidana lain yang terkait dengan Pemilu.

Dalam kegiatan tersebut hadirpula dari jajaran Polres Tana Toraja, Dandim 1414 Tana Toraja, Mahasiswa dari beberapa kampus dan juga media cetak dan elktronik di Tana Toraja.

Penulis: Andarias
Editor: Fritz V Wongkar

LEAVE A REPLY