KPK dan Pemkab Torut Bahas 8 Area Rawan Korupsi

KabarToraja.com — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Toraja Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi terkait dengan upaya memperkuat aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana diskusi terebut digelar di ruang kerja, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, Senin 17 September 2018.

Dalam pertemuan Pemkab Toraja Utara dengan institusi anti rasuah tersebut membahas terkait dengan delapan area intervensi pembenahan yang merupakan elemen-elemen risiko korupsi bila ada komitmen dan aksi nyata bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi akan berdampak kepada efektifitas dan efisiensi disemua aspek tata kelola pemerintahan.

Dimana delapan area yang dimaksud yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan daerah serta Manajemen Aset Daerah.

Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dari KPK yakni Tri Gamareta dan Dwi Aprilia Linda Astuti. Keduanya hadir dalam diskusi untuk memberikan pemahaman terhadap para pejabat oPD di lingkup Pemkab Toraja Utara.

Tri Gamareta dalam forum tersebut mengatakan, delapan area intervensi pembenahan yang merupakan elemen-elemen risiko korupsi bila ada komitmen dan aksi nyata bersama untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan terintegrasi akan berdampak kepada efektifitas dan efisiensi disemua aspek tata kelola pemerintahan.

Tri menambahkan terkait Monitoring Center For Prevention (MCP) yang merupakan aplikasi informasi updating progress pembenahan delapan area tersebut, KPK sedang mengusulkan menjadi salah satu syarat Kementerian Keuangan dalam memberikan Dana Intensif Daerah (DID).

“Kita sedang mengusulkan capaian pemda dalam MCP ini untuk menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam memberikan dana Insentif Daerah”,ujarnya.

Untuk itu KPK mendorong pemerintah daerah Toraja Utara untuk mempercepat implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting sebagai salah satu realisasi komitmen pemda mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tersinergis dengan perencanaa pemerintah pusat.

Semnatara itu Kalatiku Paembonan mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD yang masuk dalam pokja untuk segera merealisasikan rekomendasi rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya perintahkan kepada semua kepala OPD yang amasuk dalam pokja untuk tidak main-main dan segera melaksanakan pembenahan sesuai rekomendasi KPK karena hal ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mewujudkan good government di Toraja Utara”, tegasnya.

Setelah pelaksanaan FGD, Tim KPK bersama Bupati Toraja Utara meninjau beberapa unit pelayanan OPD yaitu LPSE, ULP, dan layanan Perizinan DPMPTSP.

LEAVE A REPLY