Kepala BPBD Tana Toraja, Alfian Andi Lolo

KabarMakassar.com — Menanggapi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tana Toraja yang kerap mangkir dalam rapat dewan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja, Alfian Andilolo mengatakan dirinya sedang sibuk urus bencana yang terjadi di Tana Toraja.

Kepala BPBD Tana Toraja, Alfian Andilolo mengatakan jika dirinya sebelumnya sudah mengetahui jika dirinya mendapat teguran dari Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae terkait mangkir saat panggilan rapat LKPJ DPRD Tana Toraja, yang seharusnya dihadiri oleh Kepala OPD terkait termasuk BPBD Tana Toraja.

“Saya menghargai panggilan dari anggota dewan, saya terus mendukung program-program anggota dewan kita, tapi alasan saya kenapa tidak hadir yah… itu karena saya sibuk mengurus para korban bencana di lapangan, apalagi BPBD sangat kurang personil, sehingga dirinyayang turun langsung”kata Alfian Andilolo kepada KabarToraja.com

Alfian menegaskan jika dirinya kewalahan akan bencana yang terjadi di Tana Toraja dimana bencana longsor dan kebakaran kerap terjadi, sehingga saat rapat dirinya rela tak mengikuti rapat demi warga yang tertimpa musibah.

“Saya juga rencananya mau ikuti terus kegiata-kegiatan DPRD. Namun anggota saya tidak mau turun di lapangan kalau tidak ada saya juga. Sebenarnya di kantor BPBD Tana Toraja itu pegawai negeri hanya ada 11 orang saja. Tiga diantaranya perempuan jadi tidak mungkin juga petugas yang perempuan di lapangan makanya saya mabil alih saja tugas itu”kata Alfian saat dihubungi via selularnya.

Terpisah dengan Anggota Komisi III DPRD Tana Toraja, Kristian HP Lambe mengatakan jika mangkirnya sejumlah pejabat OPD Lingkup Pemkab Tana Toraja harus ditanggapi serius. Pasalnya selama rapat tersebut beberapa kali Kepala BPBD Tana Toraja mangkir dalam pembahasan penyerapan anggaran tahun 2017.

Anggota Dewan dari fraksi Partai Demokrat ini juga mengapresisasi dan menghargai ketanggapan dalam penanganan bencana yang terjadi di Tana Toraja tapi tidak boleh mengindahkan panggilan Pansus jika dibutuhkan klarifikasi penyerapan anggaran tahun 2017.

Proses dan mekanisme pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis program kegiatan yang termuat dalam APBD 2017 .

“Pansus sangat mengapresiasi dan menghargai ketanggapan dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Tana Toraja, tapi tdk boleh mengindahkan panggilan pansus jika dibutuhkan klarifikasi”kata Kristian HP Lambe saat dihubungi melalui selularnya.

Kriatian menambahkan jika berdasarkan dokumen perencanaan dalam RPJMD, KUA-PPAS dan RKPD Tahun 2017.
Dalam pembahasan rapat dengar pendapat dan sinkronisasi dengan masing-masing OPD.

Pansus memberikan catatan dan Rekomendasi per OPD, dimana semua bidang-bidang menjelaskan dan memberikan klarifikasi terhadap hasil kinerja terhadap serapan anggaran yang diberikan tiap-tiap OPD.

“Namun di sayangkan hanya satu OPD yang tdk pernah hadir dan tidak kooperatif dalam setiap pemanggilan selalu banyak alasan, jadi Pansus tidak bisa memberikan pendapat terhadap kinerja BPBD Tana Toraja.

Sehingga kemudian pansus mengeluarkan Rekomendasi agar bupati Tana Toraja segera memanggil Kepala BPBD untuk memberikan teguran keras karena tidak pernah hadir saat pembahasan LKPJ Bupati tahun 2017″tambahnya.

Penulis: Andarias
Editor: Fritz V Wongkar

LEAVE A REPLY