Ekspor Kepiting Bakau di Sulsel Meningkat Hingga Rp6,2 Milliar

KabarMakassar.com — Tren positif ditunjukkan dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2015 sampai 2017, jika lalulintas kepiting bakau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana rata-rata meningkat hingga sebesar 20,4 persen setiap tahunnya dengan nilai peningkatan rata-rata mencapai Rp.6,2 Milyar.

Volume lalu lintas didominasi oleh pasar domestik sebesar 65,2 persen dengan tujuan utama adalah Jakarta dan Denpasar. Prosentase pasar ekspor sebesar 31,3 persen dengan tujuan utama adalah China, Singapura dan Malaysia. Sedangkan kontribusi domestik masuk tidak signifikan dengan prosentase hanya sebesar 3,5 persen yang berasal dari Kendari, Ambon, Balikpapan, Jayapura, Sorong dan Mimika.

Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (BKIPM), Sitti Chadidjah mengatakan jika fluktuasi volume lalulintas sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Untuk saat ini permintaan terbesar justru berasal dari pasar domestik.

“Permintaan sangat meningkat terus disebabkan karena permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi, khususnya ke Fuzhou dan Guangzhou, China, tidak didukung dengan tersedianya koneksi penerbangan langsung, sehingga kepiting bakau harus dilalulintaskan ke Jakarta terlebih dahulu” ungkap Sitti.

Beberapa hari yang lalu tren peningkatan volume lalulintas yang sangat signifikan selalu terjadi pada bulan Januari setiap tahunnya, yang disebabkan adanya  perayaan Imlek di area tujuan pengiriman.

Lanjut kata Sitti, Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan Atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mendukung upaya strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

“Hal ini sebagai bentuk keseriusan kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan komitmennya untuk memberlakukan tata kelola perikanan berkelanjutan. Praktek perikanan berkelanjutan dibutuhkan untuk meminimalisir penangkapan ikan yang tidak bertanggungjawab” tutup Sitti.

LEAVE A REPLY