Lahan Bandara Buntu Kunik

KabarToraja.com — Tim dari Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pemantauan langsung terkait dengan adanya dugaan salah bayar terhadap pemilik lahan Bandar Buntu Kunik. Kehadiran pihak Polda Sulsel di Tana Toraja tersebut dibenarkan Kepala BPKD Tana Toraja, Margaretha Batara.

“Ia tim Polda Sulsel sempat mendatangi kantor kami beberapa waktu lalu terkait dengan sertifikat tanah di Bandara Buntu Kunik”kata Margaretha kepada KabarToraja.com.

Margaretha menambahkan jika terkait kedatangan pihak Polda secara khusus mengawal kasus pembayaran lahan di Bandara Buntu Kunik hingga tuntas dan terselesaikan.

“Yang mereka datang ambil data-data sertifikat tahan, dan juga beberapa sertifikan lahan yang sudah terbayarkan kepada masyarakat dan ada juga sertifikat warga yang kemudian mereka di tuntut hingga di Mahkamah Agung”jelas Margaretha.

Untuk diketahui jika beberapa hari lalu jika pemenang gugatan lahan Bandara Buntu Kunik, di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja jika terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan pemilik lahan.

Dimana ahli waris dalam hal ini Puang Mengkendek menggugat Pemkab Tator atas pembebasan lahan BBK di kecamatan Mengkendek. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memutuskan Pemda Tana Toraja harus membayar harga tanah kepada ahli waris Puang Mengkendek sebesar Rp9,9 milyar. Namun hingga saat ini, proses pembayaran belum dilakukan karena masih terjadi tarik menarik pendapat diantara para penggugat.

Pemerintah kabupaten Tana Toraja melalui Bupati, Nicodemus Biringkanae akan mengadakan pertemuan dengan penggugat asal, penggugat intervensi dan tergugat (masyarakat) pada Rabu, 18 April 2018. Di Rujab Bupati Tana Toraja, Keterangan Penggugat Asal, sbb:
1) Pemenang gugatan (penggugat asal/Kel Puang Mengkendek) sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi kelanjutan pembangunan BBK terhadap putusan yang sudah dibayarkan ke penggugat asal sebesar 5,1 Milliar, sudah diterima terhadap kekurangan pembayaran Rp4,8M, sebelumnya dianggap salah bayar, kasus ini telah ditangani oleh Polda Sulsel tim 9.

Sementara harapan penggugat, mereka minta dibayarkan sesuai putusan MA, terhadap kekurangan pembayaran sebesar Rp4,8 Milliar.

 

LEAVE A REPLY