Kampus UKI Toraja di Demo [Foto: Andarias Padauanan]

KabarToraja.com — Sebanyak delapan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja dari fakultas Teknik Mesin di sanksi Droup Out (DO) oleh Rektor UKI Toraja mendapat simpatik dari sejumlah mahasiswa mesin di Kota Makassar. Dimana Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Mesin Makassar (FKTMM) bakal melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Makassar pada hari, Kamis 22 Februari 2018.

Dimana aksi ini akan dipimpin oleh jenderal lapangan Nahli, hal ini sekaitan dengan beberapa mahasiswa di Makassar yang juga di DO oleh kampusnya dengan kasus yang sama, berikut informasi yang diterima kabartoraja.com

“Kepada Yth: kawan-kawan Awak Media
Perihal: peliputan Aksi Kampanye
Hari/tanggal: Kamis, 22 Februari 2018
Tempat: PTUN
Waktu: 10:00 wita-selesai

Sehubungan dengan agenda sidang atas sanksi droup out oleh rektor universitas kristen indonesia toraja terhadap 8 mahasiswa fakultas teknik mesin maka kami dari forum komunikasi mahasiswa teknik mesin makassar (fktmm) dengan ini hendak mengundang kawan-kawan awak media agar dapat meliput kegiatan kami. Aksi kampanye selebaran, orasi, dan pemetangan spanduk sebagai bentuk berlawanan kami atas fasisme birokrasi kampus atas kebijakan sanksi droup out. Atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih

Jenderal Lapangan, Nahli” tulis rilis yang diterima KabarToraja.com

Berikut kronologi Kasus DO yang dialami 8 Mahasiswa Uki Toraja

Berawal dari Kegiatan penyambutan mahasiswa baru oleh lembaga Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Uki Toraja dalam rangka perkenalan mahasiswa baru terhadap organisasi intra kampus yakni organisasi Himpunan Mahasiswa Mesin yang di singkat HMM dalam rangka penyambutan mahasiswa baru oleh pengurus lembaga HMM FT-Uki Toraja mereka mengagendakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan terhadap mahasiswa baru dengan tema: “Membangun mental Kepemimpinan Yang Intelektual Dan Solidaritas” kepada mahasiswa angkatan 2017 sebagai kegiatan wajib di organisasi lembaga kemahasiswaan HMM-FT UKI Toraja yang dilaksanakan Pada, tanggal 13-15 Oktober 2017.

Lembaga kemahasiswaan HMM FT-UKI Toraja membawa mahasiswa angkatan 2017 dan menjalankan agenda kegiatan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan pada mahasiswa angkatan 2017 yang telah sesuai dengan rencana dalam agenda pengurus lembaga kemahasiswaan HMM FT-UKI Toraja dengan kurung waktu 3 hari dan agenda kegiatan pun berjalan sesuai dengan rencana hingga berakhir dengan sesuai harapan.

Sebelum kegiatan oleh lembaga HMM FT UKI TORAJA, Andrian Puri Paembonan (Ketua HMM FT-UKI Toraja) telah mendapati ancaman dari pihak birokrasi Fakultas Teknik UKI Toraja, ancaman tersebut langsung dari Dekan FT-Uki Toraja bahwa tidak boleh lembaga HMM FT UKI Toraja mengadakan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada mahasiswa angkatan 2017 bila lembaga HMM FT UKI Toraja mengadakan kegiatan maka siap-siap saja menerima sanksi ujar Dekan FT-Uki Toraja. Sebelumnya juga kata dekan FT-UKI Toraja menyampaikan kepada kami pengurus HMM dan bebrapa mahasiswa lainnya’ bahwa ada surat edaran rektor tentang larangan kegiatan oleh lembaga kemahasiswaan padahal disaat yang sama kami tahu bahwa rektor uki toraja saat itu masih berada diluar negeri sehingga kebijakan surat edaran rektor yang melarang kegiatan terhadap lembaga HMM kami menganggapnya adalah merupakan alibi dari dekan FT Uki Toraja yang mengatasnamakan Rektor.

Kami dari pengurus HMM FT-UKI TORAJA menilai tindakan dekan teknik yang mengatasnamakan surat edaran rektor untuk membatasi ruang aktivitas kami dalam berorganisasi adalah merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 “Bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Atas dasar dari aturan tersebut kami dari pengurus HMM tetap mengagendakan kegiatan di lembaga HMM dan segera mengumpulkan mahasiswa angkatan 2017 dengan memberikan formulir dan surat pernyataan kesediaan dalam mengikuti agenda kegiatan di HMM tanpa ada paksaan dalam bentuk apa pun.

Sesudah selesai kegiatan yang di ikuti oleh mahasiswa angkatan 2017 jurusan mesin kami dari pengurus HMM memberikan surat rekomendasi untuk dapat bergabung dan belajar di Organsisasi HMM sebagai bentuk keikusertaannya dalam agenda kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan saat itu direspon dengan baik oleh mahasiswa angkatan 2017 yang telah selesai mengikuti agenda di HMM dan mereka sangat senang dapat bergabung secara resmi di lembaga Himpunan Mahasiswa Mesin.

Setelah selesai dua hari kegiatan dekan menelpon salah satu mahasiswa yang bernama Elim, Dekan mengatakan siap-siap saja kamu akan mendapat SK DO dari Rektor .
Elim yang menerima telpon dari Dekan bahwa pengurus lembaga HMM dan panitia pelaksana kegiatan akan di DO oleh Rektor, Elim segera mengabari temannya Rizal selaku mantan ketua di lembaga HMM dengan menceritakan apa yang disampaikan oleh Dekan Teknik. Rizal yang mendengar kabar dari teman nya kaget dan mengatakan apa yang menjadi kesalahan kita sehingga mau diberi sanksi DO. Elim hanya diam dan tak menjawab, telponan pun usai.
Pengurus HMM dan panitia pelaksana kegiatan LDK segera menanggapi informasi oleh Dekan Teknik dengan membuat surat bantahan atas sikap rektor yang mau memberi sanksi DO terhadap pengurus HMM dan panitia pelaksana kegiatan LDK surat tersebut diajukan ke pimpinan universitas kristen indonesia toraja dan ditembuskan kewakil rektor 3, dekan fakultas teknik dan ketua studi progam mesin sebagai bentuk klarifikasi atas sanksi yang mau di jatuhkan oleh rektor, namun pengajuan klarifikasi tidak di tanggapi dengan baik oleh pihak kampus.
Padahal dalam aturan akademik kode etik dan tata tertib uki toraja bab V pasal 21 nomor 11 tentang hak mahasiswa sebagai berikut: bab IX pasal 36 nomor 01,02 dan 03 tentang pembelaan dan rehabilitasi bahwa mahasiswa mempunyai hak sepenuhnya melakukan pembelaaan diri atas setiap masalah yang terjadi baik secara organisasi maupun secara individu terhadap pimpinan fakukltas dan universitas untuk selanjutnya dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi.

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2017 atas nama Andrian Puri Paembonan (Ketua HMM) telah diterbitkan SK DO nya namun baru diketahui sejak tanggal 18 Oktober 2017. Begitu pula halnya dengan ke7 rekanya yang mendapat sanksi DO.

Sejak 19 Oktober mahasiswa jurusan mesin melakukan upaya agar status kemahasiswaannya dikembalikan sebagai mahasiswa semula di kampus uki toraja dengan melakukan aksi kampnye protes atas sk do yang dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam penetapannya, namun aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan mesin tidak ditanggapi dengan baik oleh pimpinan Universitas UKI Toraja maupun pimpinan fakultas teknik. Tetap saja mahasiswa melakukan upaya dengan terus mendesak agar sk do segeradicabut namun pihak rektorat tetap saja abai dan tidak mengindahkan tuntutan dari mahasiswa padahal dari aksi tersebut mahasiswa menginginkan agar pihak kampus dapat menemui mereka dan menjelaskan mengapa kami di do, selanjutnya mahasiswa kembali melakukan aksi kampnye protes yang kedua kalinya sejak tanggal 22 oktober 2017 dengan tuntutan yang sama mencabut sk do dan menginginkan agar pihak rektorat dapat menemui mereka namun sikap abai dari pihak kampus membuat frekuensi amarah mahasiswa meningkat al hasil terjadilah pemboikotan terhadap segala aktivitas kampus I,II,III, maupun kantor pusat uki toraja.

Pemboikotan yang terjadi sejak dua hari terhadap kampus tetap saja membuat sikap dari pihak rektorat uki toraja yang sesungguhnya memperlihatkan watak anti demokrasi dan anti terhadap mahasiswa kritis dengan bukti sikap rektor yang mengambil jalan penyelesaian dengan meliburkan seluruh mahasiswa uki toraja selama 1 minggu serta membekukan jurusan teknik mesin sebagai jawaban atas aksi protes mahasiswa tentang cabut SK DO. Selama 1 minggu kemudian kampus kembali beraktivitas namun saja jurusan mesin tetap di fakumkan dengan dalih rektor bahwa akan diaktifkan kembali apabila aksi protes mahasiswa tetang cabut sk do itu dihentikan, kemudian rektor mengeluarkan aturan baru bagi jurusan mesin untuk melakukan registrasi ulang pengaktifan sataus kemahasiswaan yang dibuka selama tiga hari yang berlaku bagi seluruh mahasiswa teknik mesin kecuali ke 26 mahasiswa dilarang untuk melakukan registrasi ulang dan 8 mahasiswa diantaranya fix dinyatakan do 18 mahasiswa dinyatakan dalam proses pembinaan pimpinan universitas.

Sementara dari 26 orang mahasiswa tersebut memiliki kesamaan dalam kedudukan masalah yang di duga oleh pihak rektorat karena menjalankan kegiatan di lembaga HMM sehingga kami menilai aturan registrasi ulang yang melarang 8 mahasiswa adalah merupakan tindakan yang tidak demokratis dan tidak berkeadilan, sehingga dari 8 mahasiswa merasa sangat dirugikan dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Rektor.

Kemudian ke 8 mahasiswa tersebut kembali melakukan upaya mediasi kebupati tanah toraja dengan harapan agar dapat memberikan jalan keluar yang tidak merugikan mereka sebagai mahasiswa. Dalam mediasi tersebut bapak Bupati tana toraja akan menindaki tindakan rektor agar sk do segera dicabut dengan diganti minimal skorsing satu semester atau maksimal dua semester dengan dalih Bupati tana toraja bahwa dalam kepeduliannya atas pendidikan untuk masyarakat dan warga tana toraja warga harus memperoleh pendidikan dan dalam kepemimpinannya sebagai bupati di kabupaten tana toraja tidak boleh ada warga dan masyarakatnya yang bodoh ujarnya saat dalam mediasi.

Dalam kenyataannya janji bapak bupati tana toraja hanya merupakan janji tanpa realisasi sehingga ke-8 mahasiswa kembali mengadu permasalahan nya ke DPRD kabupaten tana toraja dengan harapan agar DPRD tana toraja dapat menindaki tindakan rektor uki toraja yang telah memecat mereka tanpa ada dasar hukum, janji DPRD yang akan menyelesaikan persoalan kami dengan mempertemukan kami denga pihak rektorat uki toraja sama halnya dengan janji bupati tana toraja yang sama-sama tidak ada bukti dalam tindakannya hingga sampai detik ini.
Badan Pengurus Sinode (BPS) yang berperan sebagai pengawas dan pembinaan terhadap universitas kristen indonesia toraja memanggil kami untuk menyelesaikan permasalahan kami namun pada kenyataanya tidak jahu berbedah dengan kedua instansi yaitu Bupati dan DPRD yang hanya memberikan harapan serta janji tanpa dibuktikan dengan tindakan.
Begitupula dengan bupati toraja utara yang juga memberikan janji untuk mau menyelesaikan permasalahan yang di peroleh oleh ke-8 mahasiswa dari rektor uki toraja namun bupati toraja utara ini juga tidak ubahnya seperti dari sikap instansi DPRD tana toraja, Bupati Tana Toraja, Badan Pengurus Sinode, yang hanya meberikan janji tanpa bukti hingga sampai detik ini.

Sehingga membuat ke-8 mahasiswa tersebut 2 diantara nya Andrian Puri Paembonan dan Pranis Palombu mencari keadilan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dengan mendaftarkan gugatan atas bantuan dari lawyer (pengacara Frenky Ricard) yang diberi kuasa berhasil mendafatrkan gugatan tersebut pada tanggal 14 Januari 2018. [Fajar/Fz]

LEAVE A REPLY